"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meluncurkan sistem integrasi perizinan terpadu guna mempercepat legalitas perseroan."
Pemerintah secara resmi mengesahkan pembaruan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) guna mendorong kepatuhan hukum korporasi swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pembaruan ini mencakup kewajiban pemutakhiran data pemilik manfaat (Beneficial Ownership), pendaftaran Akta Perubahan Kemenkumham, serta kepatuhan laporan LKPM secara periodik.
Justitia Law Firm mengimbau direksi dan komisaris perusahaan untuk melakukan legal audit menyeluruh guna mengantisipasi pembekuan izin usaha atau sanksi administratif.