"Perubahan regulasi ketenagakerjaan pasca pengesahan UU Cipta Kerja memerlukan pemahaman mendalam baik dari sisi pekerja maupun pemberi kerja."
Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya membawa dampak signifikan pada berbagai aspek hubungan industrial di Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah aturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Pertentu (PKWT), Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja, serta Uang Pesangon.
Bagi pemberi kerja (perusahaan), kepatuhan terhadap penyesuaian aturan ini sangat penting untuk mencegah potensi perselisihan hubungan industrial (PPHI) yang dapat merugikan reputasi serta operasional bisnis. Di sisi lain, pekerja juga perlu memahami hak-hak normatif yang dilindungi oleh hukum.
Dalam praktiknya, penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan sebaiknya mengutamakan jalur perundingan Bipartit secara musyawarah mufakat. Apabila perundingan Bipartit gagal, tahapan selanjutnya adalah pendaftaran perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja untuk mediasi Tripartit sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Tim Advokat Justitia Law Firm Padang siap membantu korporasi maupun pekerja dalam menata struktur perjanjian kerja, audit kepatuhan legal ketenagakerjaan, serta pendampingan negosiasi bipartit hingga sidang PHI.
Putri Rahmi, S.H., M.Kn.
Ketua Tim 1 - Spesialis Hukum Ketenagakerjaan
Tim Advokat dan Konsultan Legal Justitia Law Firm Padang memperjuangkan keadilan dengan integritas dan profesionalitas tinggi.